214 Istilah — 8 Kategori

Glosarium Perizinan Usaha Indonesia

Kamus istilah perizinan, badan usaha, pajak, ketenagakerjaan, dan perdagangan yang ditulis konsultan — definisi langsung ke inti, dasar hukum eksplisit, plus panduan praktik yang sering terlewat.

Jawaban 30–60 kata per istilah — siap dikutip Dasar hukum UU/PP/Perpres Terhubung ke layanan pengurusan terkait

Paling Sering Dicari

Perizinan Dasar & OSS

NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB adalah nomor identitas tunggal pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS-RBA sebelum kegiatan usaha dijalankan. NIB berlaku sebagai identitas usaha sekaligus sebagai izin untuk usaha berisiko rendah, tanpa biaya penerbitan dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya.

Baca definisi

Perizinan Dasar & OSS

OSS-RBA (Online Single Submission — Risk Based Approach)

OSS-RBA adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi milik pemerintah pusat yang mengelola seluruh proses pengajuan NIB, sertifikat standar, dan izin berbasis risiko. Sistem ini menghubungkan data pelaku usaha dengan instansi penerbit lisensi di pusat dan daerah dalam satu antarmuka tunggal.

Baca definisi

Perizinan Dasar & OSS

LKPM (Laporan Kegiatan Pemanfaatan)

LKPM adalah laporan berkala kewajiban setiap pelaku usaha pemegang NIB untuk melaporkan realisasi investasi dan kegiatan usaha melalui OSS-RBA. Frekuensinya mengikuti skala usaha: usaha mikro dan kecil melapor tiap semester, usaha menengah dan besar tiap triwulan.

Baca definisi

Perizinan Dasar & OSS

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

KBLI adalah klasifikasi resmi seluruh lapangan usaha di Indonesia dalam kode lima digit, menjadi dasar penentuan kewajiban perizinan dan tingkat risiko. Setiap kegiatan usaha yang dilaporkan di OSS dan dokumen pajak harus dipetakan ke kode KBLI yang paling tepat.

Baca definisi

Badan Usaha & Kepemilikan

PT (Perseroan Terbatas)

PT adalah perseroan berbadan hukum yang modal dibagi atas saham, memenuhi kriteria modal ditempatkan dan disetor sepenuhnya, serta memberikan tanggung jawab pemilik sebatas sahamnya. PT didirikan minimal satu orang pemegang saham dengan akta notaris dan disahkan kementerian hukum.

Baca definisi

Badan Usaha & Kepemilikan

PT Perorangan (Perseroan Perorangan)

PT Perorangan adalah perseroan yang didirikan oleh satu orang sekaligus bertindak sebagai pengurus, dibentuk langsung melalui OSS tanpa akta notaris. Syaratnya usaha berstatus mikro-kecil dengan modal usaha tertentu dan kode KBLI yang tidak berisiko tinggi.

Baca definisi

Perpajakan

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam negeri maupun impor, dipungut berjenjang di setiap mata rantai dan diimbangi mekanisme kreditkan masukan. Tarif umumnya naik menjadi dua belas persen sesuai UU HPP dengan pengaturan dasar pengenaan khusus untuk barang umum.

Baca definisi

Perpajakan

PKP (Pengusaha Kena Pajak)

PKP adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan terdaftar resmi sebagai pengusaha kena pajak, sehingga wajib memungut PPN atas penjualannya dan dapat mengkreditkan PPN masukan. Pendaftaran PKP diproses melalui kantor pelayanan pajak.

Baca definisi

Izin Sektor & Sertifikasi

Sertifikat Halal (BPJPH)

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi bahwa produk serta prosesnya memenuhi standar halal, diterbitkan BPJPH melalui proses pemeriksaan penyedia jasa halal dan fatwa di bidang halal. Produk pangan-minuman wajib bersertifikat halal sesuai jadwal wajib yang bertahap.

Baca definisi

Izin Sektor & Sertifikasi

Izin Edar (BPOM — MD/ML/Obat Tradisional)

Izin edar adalah persetujuan BPOM untuk memasarkan produk tertentu di Indonesia, berbentuk nomor MD untuk pangan olahan, ML untuk kosmetik, dan nomor pendaftaran untuk obat tradisional. Produk tanpa izin edar tidak boleh diproduksi untuk dipasarkan secara luas.

Baca definisi

Ketenagakerjaan & PMI

RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

RPTKA adalah persetujuan kementerian ketenagakerjaan atas rencana perusahaan menggunakan tenaga kerja asing pada posisi tertentu, menjadi dasar seluruh perizinan TKA berikutnya. Perusahaan wajib menunjukkan posisi, kualifikasi, dan komitmen pengalihan keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia.

Baca definisi

Perdagangan & Ekspor-Impor

API-U (Angka Pengenal Impor — Umum)

API-U adalah Angka Pengenal Impor untuk pelaku usaha yang berjualan barang yang diimpor maupun berbelanja dalam negeri dalam kegiatan perdagangan umum, diterbitkan kementerian perdagangan dan tercatat di dokumen perizinan usaha pemegangnya.

Baca definisi

Izin Sektor & Sertifikasi

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

PBG adalah persetujuan pemerintah daerah atas rencana teknis bangunan gedung sebelum pembangunan, perubahan, atau perluasan dilakukan, menggantikan IMB pada rezim baru. Kewajibannya berlaku untuk bangunan milik pemerintah dan masyarakat sesuai standar teknis yang ditetapkan.

Baca definisi

Regulasi & Lembaga

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja adalah undang-undang omnibus yang merombak banyak rezim sekaligus — perizinan berusaha, ketenagakerjaan, investasi, pajak daerah — dengan inti perizinan berbasis risiko. Setelah uji konstitusi, rumusan finalnya ditetapkan sebagai undang-undang tersendiri yang berlaku.

Baca definisi

Cari Istilah

214 istilah terdaftar — pilih kategori atau cari untuk menyaring.

Proses, Dokumen & Kepatuhan29

Izin Sektor & Sertifikasi37

Badan Usaha & Kepemilikan28

Perizinan Dasar & OSS26

Perdagangan & Ekspor-Impor17

Regulasi & Lembaga24

Ketenagakerjaan & PMI22

Perpajakan31

Delapan Kategori Glosarium

Perizinan Dasar & OSS

26 istilah

NIB, OSS-RBA, sertifikat standar, LKPM, KBLI, hingga lisensi warisan yang telah dilebur.

Badan Usaha & Kepemilikan

28 istilah

PT, CV, PT Perorangan, PMA, saham, akta, hingga struktur modal dan organ perseroan.

Perpajakan

31 istilah

NPWP, Coretax, PPN, PPh pasal demi pasal, faktur pajak, SPT, hingga pemeriksaan pajak.

Izin Sektor & Sertifikasi

37 istilah

BPOM, halal, SNI, tambang, PBG/SLF, lingkungan, kesehatan, PSE, hingga PROPER.

Ketenagakerjaan & PMI

22 istilah

RPTKA, KITAS, BPJS, kontrak kerja, UMP/UMK, hingga penempatan pekerja migran.

Perdagangan & Ekspor-Impor

17 istilah

API, PEB, PIB, HS code, bea masuk, lartas, hingga rezim kawasan berikat.

Regulasi & Lembaga

24 istilah

UU Cipta Kerja, Perpres 5/2021, hingga kementerian dan lembaga penerbit lisensi.

Proses, Dokumen & Kepatuhan

29 istilah

Alur permohonan, verifikasi, kuasa, apostille, SLA, hingga kalender kepatuhan.

Indeks A–Z

P

Pajak Daerah (PBJT & Pajak Lokal)PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)Pemeriksaan LapanganPemeriksaan PajakPencabutan & Berakhirnya IzinPendiri TunggalPenerapan Standar Secara WajibPengembalian Pajak (Restitusi)Penomoran Faktur Pajak (NSFP)Peraturan Pelaksana (Hierarki Regulasi)Perizinan BertumpuPerizinan PertambanganPerizinan SektoralPerluasan Wilayah UsahaPermohonan Izin (Alur Pengajuan)Perpanjangan IzinPerpres 10/2021 (Bidang Usaha Penanaman Modal)Perpres 5/2021 (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)Persekutuan (Perjanjian Kerja Sama) — MaatschapPersetujuan LingkunganPerubahan Data Pelaku UsahaPesangon (Uang PHK)PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)PIB / BC 2.0 (Pemberitahuan Impor Barang)PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)PIRT (Izin Pangan Industri Rumah Tangga)PKP (Pengusaha Kena Pajak)PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)PMA (Penanaman Modal Asing)PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)PMI (Pekerja Migran Indonesia)PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)PP 16/2021 (Bangunan Gedung)PP 22/2021 (Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan)PP 34/2021 (Penggunaan Tenaga Kerja Asing)PP 5/2018 (Perizinan Berusaha Terintegrasi — Era OSS 1.1)PPh 22 ImporPPh Badan (Pajak Penghasilan Badan Usaha)PPh Final UMKM (0,5% atas Omzet)PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Atas Gaji & Jasa)PPh Pasal 22 (Pajak Impor & Transaksi Tertentu)PPh Pasal 23 (Pajak Sewa, Jasa & Kemenangan)PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak Bulanan)PPh Pasal 29 (Kurang Bayar Tahunan)PPh Pasal 4 ayat (2) (Pajak Final atas Transaksi Tertentu)PPIH (Penyedia Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji)PPIU (Perusahaan Perjalanan Ibadah Umrah)PPN (Pajak Pertambahan Nilai)PPN ImporPPTKIS (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)Profil Pelaku Usaha (Akun OSS)Profil Risiko Usaha (Perizinan Berbasis Risiko)PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan)PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)PSH (Proses Produk Halal)PT (Perseroan Terbatas)PT Perorangan (Perseroan Perorangan)PT PMA (Perseroan Penanaman Modal Asing)PT Terbuka (Perseroan Terbuka)PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Butuh istilah ini jadi legalitas nyata?

NIB, PT, sertifikasi, pajak — kami urus dari peta izin sampai terbit, dengan laporan transparan tiap tahap.