PPTKIS (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)

Izinnya menuntut kesiapan nyata: kantor, personel penempatan, sistem penanganan keluhan, dan dana jaminan yang menjamin tanggung jawabnya. Pemerintah mengevaluasi kinerja PPTKIS berbasis rekam kasus, sehingga standar layanan bukan sekadar syarat izin melainkan penentu kelangsungan usaha.

Untuk calon pemegang izin, jalurnya meliputi legalitas badan usaha, kesiapan operasional, dan penandatanganan perjanjian dengan pemerintah. Memahami beban tanggung jawab penuh sejak awal — termasuk tanggung jawab atas mitra luar negeri — membedakan perusahaan yang bertahan dan yang tergulir kasus.