IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia
IUP PJSP menerbitkan lisensi BI untuk menyelenggarakan layanan pembayaran resmi. Kami menata kategori, modal, sistem, dan kepatuhan APU-PPT hingga terbit. PJSP berizin sah mengoperasikan dompet digital, gateway, dan jaringan penerimaan.
Ringkasan Cepat
IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia — berkode PP3-KF-025 — diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Jasa pengurusan lengkapnya mulai Rp 60.280.000 dengan estimasi proses 90-150 hari (150 hari kerja) dan masa berlaku tetap (kepatuhan berkala). Syarat utamanya meliputi dokumen legalitas usaha yang dikelola penuh oleh tim PusatPerizinan.com — pendampingan hingga terbit, garansi 100% uang kembali bila gagal karena proses kami.
- Biaya jasa
- mulai Rp 60.280.000
- Estimasi proses
- 90-150 hari (150 hari kerja)
- Diterbitkan
- Bank Indonesia (BI)
Harga Jasa Pengurusan
Harga diskon
Rp 60.280.000
Harga normal
Rp 68.500.000
Harga jasa konsultan — biaya resmi pemerintah (PNBP) dibayar terpisah sesuai tarif instansi. Final setelah review kasus: lokasi, kelengkapan dokumen & kompleksitas.
±122 usaha memproses layanan ini bulan ini
Syarat Utama
- Akta & SK
- modal penuh (aturan kategori)
- profil pengurus
- dokumen sistem pembayaran & arsitektur
- SOP anti pencucian uang (APU-PPT)
- uji keamanan sistem
- dokumen kepatuhan BI
Belum punya salah satu dokumen? Tim kami membantu pengadaannya — sampaikan saat konsultasi.
Proses Pengurusan — 5 Langkah
Konsultasi awal
Sampaikan kebutuhan IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia (PP3-KF-025) Anda lewat konsultasi awal (gratis, tanpa komitmen). Kami cek kelayakan, level risiko KBLI, dan rincian biaya final sebelum ada pembayaran.
Serah terima dokumen
Anda kirim dokumen syarat secara digital (scan/foto asli jelas). Tim PusatPerizinan.com memverifikasi kelengkapan dan membantu pengadaan dokumen yang belum ada.
Pengajuan ke Bank Indonesia (BI)
Tim mengurus pengajuan ke Bank Indonesia (BI) atas nama Anda dengan surat kuasa, termasuk koreksi bila ada temuan verifikator — tanpa biaya tambahan.
Monitoring & klarifikasi
Kami memantau status setiap tahap di sistem Bank Indonesia (BI), merespons klarifikasi/reviu instansi secepatnya, dan mengabari Anda di setiap milestone via WhatsApp.
Penyerahan izin
IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia terbit, kami serahkan dokumen digital (dan fisik bila ada) + panduan kewajiban pasca-terbit. Garansi 100% uang kembali bila gagal karena proses kami.
Memahami IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia Lebih Dalam
Kalau usaha Anda sudah berjalan tapi legalisasinya belum lengkap, iUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia adalah salah satu dokumen yang paling sering menjadi celah — sekaligus yang paling cepat dirapikan bila ditangani dengan urutan yang benar. Panduan di bawah disusun dari pola kasus nyata yang ditangani tim PusatPerizinan.com di berbagai instansi — bukan teori umum yang beredar di internet.
Siapkan dulu Akta & SK, modal penuh (aturan kategori), dan profil pengurus. Daftar itu adalah syarat inti — instansi bisa menambah dokumen teknis sesuai kegiatan usaha Anda, dan itulah yang kami petakan sejak konsultasi pertama. Dari pengalaman kami menangani kasus serupa, berkas paling sering dikembalikan karena hal sepele: status NPWP belum aktif atau jenisnya belum sesuai (perorangan vs badan), atau akta pendirian belum memuat kewenangan untuk bidang terkait. Hampir semua penolakan tahap awal kembali ke hal-hal administratif semacam ini, bukan ke substansi usaha.
Estimasi waktu yang kami pegang untuk iUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia adalah 90-150 hari (150 hari kerja) sejak dokumen lengkap. Berkas yang rapi sejak awal hampir selalu selesai di batas bawah rentang itu. Alurnya berlapis: audit dan perbaikan dokumen, pengajuan resmi ke Bank Indonesia (BI), reviu verifikator, penanganan temuan bila ada, lalu penerbitan dokumen. Yang paling sering membuat proses melambat bukan instansinya, melainkan berkas yang bolong-balik antara pemohon dan verifikator.
IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia berlaku tetap (kepatuhan berkala) — tapi terbit bukan garis akhir kepatuhan Anda. Kewajiban pasca-terbit juga harus masuk rencana: laporan berkala tertentu bisa dipersyaratkan sesuai sektornya, serta perpanjangan harus disiapkan jauh sebelum masa berlaku habis. Jangan biarkan dokumen yang sudah jadi menjadi tidak berlaku: masukkan tanggal kedaluwarsa ke kalender usaha Anda. Tim PusatPerizinan.com mengingatkan otomatis, dan biaya jasa pengurusan mulai Rp 60.280.000 mencakup pendampingan hingga terbit.
Catatan Penting
Kategori kegiatan menentukan modal — kami bantu kategorisasi tepat sebelum pengajuan.
Sering Diambil Bersama — Paket Hemat 10%
Klien Keuangan & Fintech biasanya menyelesaikan 3 urusan ini sekaligus supaya operasional langsung legal penuh.
1. PP3-KF-025 — layanan ini
IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia
Rp 60.280.000
2. PP3-TK-018
Perubahan Data KITAP — Izin Tinggal Tetap (5 Tahun) — Perubahan Data & Konversi Jalur KITAPRp 2.932.500
Rp 2.082.500
Total bundle Rp 65.295.000
Rp 58.765.500
Pertanyaan Umum IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia
Layanan Keuangan & Fintech Lainnya
PP3-KF-001
Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) — OJK
Rp 86.680.000
PP3-KF-002
Perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) — OJK
Rp 56.364.000
PP3-KF-003
Perubahan Data Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) — OJK — Penambahan Jenis Pembiayaan (Konsumen/Investasi/Faktoring)
Rp 43.340.000
PP3-KF-004
Izin Usaha Asuransi Kerugian (General Insurance) — OJK
Rp 127.600.000
PP3-KF-005
Perpanjangan Izin Usaha Asuransi Kerugian (General Insurance) — OJK
Rp 82.940.000
PP3-KF-006
Perubahan Data Izin Usaha Asuransi Kerugian (General Insurance) — OJK — Penambahan Jenis Produk Asuransi (Motor/Pengiriman/Properti)
Rp 63.800.000
Urus IUP Penyelenggara Layanan Pembayaran (PJSP) — Bank Indonesia dari Mana Saja
PusatPerizinan.com memproses iup penyelenggara layanan pembayaran (pjsp) — bank indonesia untuk klien di 38 provinsi & 514 kabupaten/kota — proses dominan daring, tanpa perlu datang ke kantor. Pilih wilayah Anda:
Lihat seluruh 38 provinsi & 514 kabupaten/kota