Apakah proses pengurusannya 100% legal dan resmi?

Mutlak legal. Kami hanya menggunakan jalur resmi pemerintah — OSS-RBA, Kemenkumham (AHU), DPMPTSP, DJP, BPJPH, dan instansi terkait lainnya — tanpa jalan pintas. Semua dokumen terbit atas nama Anda dan bisa diverifikasi langsung di instansi penerbit. Kalau ada bagian proses Anda yang tidak memenuhi syarat, kami sampaikan apa adanya sejak awal, bukan janji manis dulu lalu minta maaf.

Bagaimana garansi 100% uang kembali bekerja?

Jika izin gagal terbit karena kesalahan proses di pihak kami, 100% jasa yang sudah Anda bayar kami kembalikan — tertulis di kontrak kerja sama. Yang tidak termasuk garansi: biaya resmi negara (PNBP) yang sudah masuk kas negara, dan kegagalan akibat dokumen Anda tidak benar atau menyesatkan. Semua syarat dan pengecualian kami bacakan transparan sebelum Anda menandatangani apa pun.

Apa bedanya konsultan resmi dengan calo atau makelar?

Konsultan resmi bekerja di atas prosedur: kontrak tertulis, invoice fiskal, pembayaran ke rekening badan hukum, dan izin yang terbit atas nama Anda — bisa dicek langsung di OSS-RBA atau instansi terkait. Calo biasanya minta transfer ke rekening pribadi, menjanjikan "izin instan tanpa syarat", dan tidak memberikan dokumen sah. Kalau ada yang menawarkan NIB untuk KBLI yang jelas membutuhkan izin teknis tanpa syarat apa pun, itu red flag keras.

Apakah saya menerima kontrak dan invoice resmi?

Selalu. Setiap kerja sama dibingkai kontrak tertulis yang memuat lingkup, timeline, biaya, dan garansi. Pembayaran disertai invoice resmi atas nama badan hukum kami (PT Digital Bisnis Manajemen), sehingga aman untuk pembukuan dan pelaporan pajak perusahaan Anda.

Apakah data pribadi dan dokumen perusahaan saya aman?

Aman. Dokumen hanya dipakai untuk pengurusan izin yang Anda setujui, dibagikan minimal ke instansi yang mewajibkannya, dan tidak pernah dijual atau diberikan ke pihak ketiga komersial. Akses terbatas pada tim yang menangani berkas Anda — data sensitif seperti NPWP atau akun Coretax tidak diperlihatkan ke tim lain.

Kenapa harus percaya PusatPerizinan.com?

Rekam jejak kami terbuka: 1.247+ klien terlayani, 3.890+ izin diproses, dan 890+ ulasan dengan rating 4,9 — tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota Indonesia. Semua proses berjalan di jalur resmi pemerintah dengan garansi uang kembali 100% jika gagal karena kesalahan kami. Anda juga bisa membaca ulasan klien asli terlebih dulu sebelum memutuskan apa pun.

Sebaiknya pilih PT, CV, atau Usaha Perseorangan?

Usaha Perseorangan (NIB perorangan) paling cepat dan murah — cocok untuk usaha kecil berisiko rendah yang asetnya menyatu dengan harta pribadi. CV pas untuk kemitraan sederhana, sementara PT adalah pilihan terbaik bila Anda butuh kepercayaan investor, tanggung jawab terbatas, atau target ikut tender dan ekspansi. Kami analisis gratis sesuai skala, sektor, dan rencana usaha Anda sebelum Anda memutuskan.

Apa saja syarat minimal untuk mendirikan badan usaha?

Untuk PT dan CV lokal, minimal cukup KTP dan NPWP para pendiri/pengurus, plus alamat kantor dan nomor HP aktif untuk verifikasi. Pendirian PT kini bisa 100% online lewat sistem AHU Kemenkumham tanpa akta notaris untuk modal kecil (sesuai PP 8/2021), meski banyak klien tetap memilih akta notaris demi kredibilitas. Kami cek kelengkapan Anda di awal supaya tidak ada keterlambatan di tengah jalan.

Berapa modal dasar dan modal tertempat PT yang wajib?

Sejak UU Cipta Kerja dan PP 8/2021, tidak ada lagi batasan minimal Rp 50 juta — modal dasar ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemegang saham, dengan ketentuan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor. Untuk PT Perorangan (usaha mikro), modal sepenuhnya menyatu dengan harta pribadi pemilik. Kami bantu menentukan angka yang realistis sesuai kebutuhan KBLI dan kredibilitas usaha Anda.

Apakah WNA bisa mendirikan usaha di Indonesia?

Bisa, melalui bentuk PT PMA (Penanaman Modal Asing) yang didaftarkan ke Kementerian Investasi/BKPM. PMA memiliki persyaratan modal tersendiri, dan banyak KBLI terbuka hingga 100% kepemilikan asing sementara sektor tertentu dibatasi (daftar positif investasi). Bagi pemegang KITAS investor, pendirian PMA juga menjadi jalur legalitas residensi. Tim kami menangani dari persetujuan investasi sampai NIB dan izin teknis.

Saya belum punya kantor sendiri, bisa tetap mendirikan usaha?

Bisa. Alamat domisili via virtual office (termasuk fasilitas NPWP dan alamat surat-menyurat) dapat dipakai untuk pendirian PT/CV dan penerbitan NIB, sepanjang KBLI dan kewenangan DPMPTSP setempat mengizinkan. Beberapa KBLI atau lokasi tertentu (misalnya ruko fisik untuk perizinan gedung) memang tetap butuh alamat nyata — kami cek dulu sebelum Anda bayar. Biayanya jauh lebih hemat dibanding sewa kantor fisik.

Apa itu NIB dan kenapa penting?

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas tunggal badan usaha yang diterbitkan lewat OSS-RBA berbasis NIK/NPWP. Fungsinya menggantikan SIUP dan TDP, menjadi syarat awal untuk memperoleh izin operasional lain, ikut tender, membuka rekening korporat, sampai verifikasi di marketplace. Tanpa NIB, usaha Anda praktis belum diakui secara administratif oleh pemerintah.

Berapa lama NIB bisa terbit?

Jika data KTP/NPWP Anda valid dan profil risiko KBLI tidak menuntut verifikasi tambahan, NIB terbit otomatis dalam hitungan menit hingga 1 hari kerja. Yang sering membuat macet: NIK tidak terdeteksi Dukcapil, NPWP tidak aktif, atau KBLI butuh izin sektoral lebih dulu. Kami pre-check semuanya sebelum submit supaya proses benar-benar secepat janjinya.

Apakah pengurusan NIB berbayar ke pemerintah?

Penerbitan NIB melalui OSS-RBA tidak dikenakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) — jadi biaya pemerintahnya Rp 0. Yang Anda bayar ke kami adalah jasa pendampingan: penentuan KBLI yang tepat, pencegahan salah level risiko, dan penyiapan izin turunannya. Hati-hati pada pihak yang menagih "biaya OSS" mahal — itu bukan biaya resmi negara.

Apa itu level risiko KBLI (rendah, menengah, tinggi)?

Sejak UU Cipta Kerja, setiap KBLI masuk level risiko: rendah cukup NIB, menengah rendah perlu sertifikat standar (self-declare), menengah tinggi perlu sertifikat standar terverifikasi, dan tinggi perlu izin penuh sesuai ketentuan khusus. Salah memilih level bisa membuat usaha Anda beroperasi tanpa legalitas yang sah. Kami petakan seluruh KBLI usaha Anda dan pastikan setiap level terpenuhi.

Apakah ada kewajiban pelaporan setelah NIB terbit?

Ada. Setiap pelaku usaha wajib melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) berkala di OSS-RBA — triwulanan untuk usaha kecil, bulanan untuk usaha menengah dan besar. Laporannya gratis tapi sering terlewat, padahal berisiko sanksi administratif. Kami bisa uruskan pelaporannya, atau Anda cukup ikuti kalender kepatuhan yang kami kirimkan.

Kenapa KLU saya harus 5 digit dan bisa diubah?

Sejak integrasi OSS-RBA dengan sistem DJP, KLU (Kode Lapangan Usaha) memakai format 5 digit yang selaras dengan KBLI 2020 — bukan lagi 4 digit. KLU memengaruhi perhitungan pajak dan profil risiko usaha Anda di Coretax. Jika kode Anda masih format lama atau tidak sesuai bidang usaha aktual, kami bantu ajukan pemutakhiran data agar aman saat SPT dan pemeriksaan.

Berapa lama proses Sertifikasi Halal?

Melalui jalur reguler BPJPH, sertifikasi halal umumnya selesai 14-30 hari kerja setelah dokumen dan audit rampung; jalur self-declare untuk UMKM binaan bisa lebih cepat. Semua proses berjalan di sistem SIHALAL — mulai pengajuan, penugasan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), sampai penetapan fatwa. Produk makanan-minuman yang dipasarkan tanpa sertifikat halal bisa kena sanksi setelah masa transisi berakhir — jadi sebaiknya diurus sejak awal.

Kapan produk saya butuh izin edar BPOM dan kapan cukup PIRT?

PIRT untuk pangan olahan UMKM berisiko rendah dengan masa edar kurang dari 7 hari — roti, keripik, sambal botol, dan sejenisnya; diterbitkan DPMPTSP. Izin edar BPOM (MD/BP) wajib untuk produk berisiko lebih tinggi, berumur simpan panjang, atau diekspor, termasuk suplemen dan kosmetik. Kami bantu menentukan jalur yang benar sejak awal supaya Anda tidak salah mengeluarkan biaya.

Apa bedanya PBG dan SLF, dan kapan wajib?

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) menggantikan IMB dan wajib sebelum membangun atau memanfaatkan bangunan — diterbitkan DPMPTSP/Kementerian PUPR via SIMBG. SLF (Sertifikat Laik Fungsi) diterbitkan setelah bangunan selesai dan terbukti memenuhi standar teknis — jadi syarat operasional usaha seperti hotel, pabrik, atau kafe di gedung komersial. Kami bantu dari pengukuran, dokumen teknis, sampai terbit keduanya.

Izin lingkungan apa yang saya butuhkan: SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL?

Tergantung dampak usaha Anda: SPPL untuk usaha kecil berdampak rendah, UKL-UPL untuk usaha menengah, dan AMDAL untuk usaha besar atau berisiko tinggi (pabrik, tambang, infrastruktur besar). Dokumen lingkungan menjadi prasyarat NIB dan izin operasional sektor tertentu. Kami lakukan penapisan awal gratis supaya Anda tidak menyiapkan dokumen yang lebih berat dari yang sebenarnya dibutuhkan.

Bagaimana cara mengamankan merek usaha saya?

Merek didaftarkan ke DJKI (Kemenkumham) dan berlaku 10 tahun, dapat diperpanjang. Pemeriksaan substantif bisa 15-30 hari di jalur akselerasi UMKM, sementara jalur reguler memakan waktu beberapa bulan. Prinsipnya first to file — kalau merek Anda belum terdaftar, orang lain bisa mendaftarkannya lebih dulu. Kami bantu riset kemiripan dengan merek terdaftar sebelum filing supaya pengajuan Anda tidak gugur.

Bisakah diurus izin travel umroh, haji, atau registrasi IATA?

Bisa — kami punya divisi khusus Travel Ibadah & Aviasi. Kami urus pendirian PT travel, SIPU/SPPU (PPIU) sampai izin PPIH untuk haji, termasuk pendaftaran SIMPONI & rekening kolektif jamaah. Untuk agen tiket, kami siapkan akreditasi IATA (BSP/CASS) agar Anda bisa menerbitkan tiket internasional resmi.

Kenapa NPWP saya jadi 16 digit dan bagaimana dengan Coretax?

Sejak integrasi NIK-NPWP, nomor pajak memakai 16 digit (mengikuti format NIK), dan seluruh administrasi perpajakan pindah ke sistem Coretax DJP. Untuk badan usaha, pemutakhiran profil di Coretax (KLU, pemilik, kewenangan) wajib dilakukan agar SPT dan pembayaran tidak bermasalah. Kami bantu aktivasi akun, pemutakhiran profil, sampai pendampingan kewajiban harian di sistem baru.

Apa beda SPT Tahunan dan SPT Masa?

SPT Masa dilaporkan setiap bulan untuk objek tertentu — misalnya PPN dan PPh yang dipotong pihak lain — sedangkan SPT Tahunan dilaporkan sekali setahun merangkum seluruh penghasilan. Keterlambatan SPT Tahunan kena denda Rp 100.000 untuk orang pribadi dan Rp 1.000.000 untuk badan. Kami bantu penyusunan, pelaporan, hingga koreksi bila ada kesalahan.

Apakah usaha saya bisa bayar PPh final 0,5%?

Omzet sampai Rp 4,8 miliar per tahun bisa memakai tarif PPh final UMKM 0,5% dari omzet kotor (PP 55/2022), dengan tarif 0% untuk omzet sampai Rp 500 juta di tahun mulai usaha. Namun ada batasnya: pemilik yang juga menerima penghasilan dari pekerjaan/kegiatan lain (misalnya PNS atau karyawan) tidak boleh memakai skema ini. Kami hitungkan perbandingan skema 0,5% vs tarif normal agar Anda tidak salah pilih sejak awal.

Kapan usaha wajib jadi PKP dan kena PPN?

Pengusaha dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan memungut PPN 11% (12% untuk barang mewah sesuai aturan berlaku). Usaha kecil juga bisa mengajukan pengukuhan PKP secara sukarela untuk kebutuhan tender atau kerja sama dengan perusahaan besar. Kami bantu pengukuhan, faktur pajak, sampai pelaporan masa PPN di Coretax.

Apa sanksi kalau saya terlambat bayar atau lapor pajak?

Keterlambatan pembayaran PPh/PPN dikenakan bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari pokok pajak, sementara terlambat lapor SPT kena denda administratif. Sanksi bisa dihindari atau ditekan lewat koreksi SPT dan pembayaran segera sebelum terbit ketetapan. Kalau sudah telanjur telat, jangan tunggu — kami bantu regularisasi supaya bebannya tidak menggembung.

Apakah PMI harus membayar biaya penempatan kerja?

Tidak — sesuai UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI tidak dibebani biaya penempatan. Biaya proses seperti dokumen, pelatihan, dan sertifikasi ditanggung pemberi kerja atau PPTKIS sesuai skema; sebagian kecil dokumen kepemilikan pribadi (misalnya paspor) bisa menjadi tanggungan Anda sendiri. Kalau ada calo yang minta puluhan juta dengan janji gaji tidak wajar, itu pelanggaran hukum. Kami pastikan penempatan Anda patuh regulasi dan bebas biaya penempatan ilegal.

Apa jalur resmi untuk kerja ke luar negeri?

Ada tiga jalur utama: penempatan melalui PPTKIS berizin dengan job order tercatat di SISKOP2MI (Kemnaker), skema pemerintah-ke-pemerintah (G2G) seperti Jepang, Korea, dan Jerman, serta penempatan mandiri yang tetap wajib diproses melalui BP2MI untuk pas dan dokumen keberangkatan. Semua jalur legal memberi Anda kontrak kerja tertulis, asuransi, dan perlindungan purna penempatan. Kami bantu memilih jalur yang sesuai profesi dan negara tujuan Anda.

Negara tujuan apa yang paling populer untuk PMI?

Jepang (skema SSW/Tokutei Ginou), Korea Selatan (EPS), Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah seperti Arab Saudi serta UEA menjadi tujuan terbanyak. Setiap negara punya syarat bahasa, keterampilan, dan sektor kerja berbeda — misalnya Jepang menuntut lolos ujian JLPT dan skill test. Kami dampingi dari pemilihan negara, pelatihan bahasa, sampai keberangkatan.

Dokumen apa saja yang harus disiapkan calon PMI?

Persiapan dasarnya: KTP, akta kelahiran, ijazah (sesuai permintaan negara tujuan), paspor, hasil pemeriksaan kesehatan, dan kartu kuning. Untuk negara tertentu ditambah sertifikat kompetensi BNSP, sertifikat bahasa (JLPT/EPS-TOPIK), dan pelatihan pra-penempatan. Kami urus pemetaan dokumen per negara dan dampingi Anda sampai terbang.

Berapa lama proses untuk tiap jenis izin?

Tergantung jenis izin: NIB bisa selesai 1 hari kerja, pendirian PT/CV 3-7 hari kerja, Sertifikasi Halal 14-30 hari, BPOM 30-60 hari, dan AMDAL 30-90 hari. Estimasi resmi kami berikan tertulis saat konsultasi gratis — sebelum Anda memutuskan apa pun. Kalau ada potensi keterlambatan dari sisi instansi, Anda kami informasikan, bukan disimpan diam-diam.

Apakah saya harus datang ke kantor?

Tidak perlu. 95% proses kami lakukan secara daring + kurir dokumen ke alamat Anda. Layanan kami menjangkau seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota Indonesia. Untuk kebutuhan khusus (audit fisik, AMDAL, sektor tambang), tim kami yang akan datang ke lokasi Anda.

Apakah layanan tersedia di kota saya?

Ya — kami menjangkau 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mayoritas pengurusan berjalan penuh online lewat sistem resmi pemerintah (OSS-RBA, AHU, Coretax, SIMBG), jadi lokasi fisik bukan penghalang. Untuk kebutuhan tatap muka, konsultasi bisa via video call atau kunjungan terjadwal.

Dokumen apa yang perlu saya siapkan di awal?

Untuk sebagian besar pengurusan, cukup KTP, NPWP, dan nomor WhatsApp aktif — sisanya kami pandu bertahap. Untuk badan usaha dan izin sektoral, kami kirim daftar dokumen spesifik (akta, bukti alamat, dokumen teknis) dalam satu checklist yang jelas. Kami tidak minta dokumen yang tidak perlu, dan semua berkas dikembalikan atau diamankan setelah selesai.

Saya belum punya badan usaha, bisa diuruskan sekaligus?

Sangat bisa — justru ini paket paling sering diambil. Kami urus dari pendirian badan usaha (PT/CV/Perseorangan), NIB, sampai izin operasional sektoral dalam satu roadmap. Anda tinggal siapkan KTP dan NPWP pribadi, sisanya kami yang koordinasi.

Bagaimana skema pembayarannya?

50% di awal (down payment) setelah kontrak ditandatangani, 50% setelah izin terbit. Skema ini menyeimbangkan komitmen kedua pihak: kami kerja penuh sejak hari pertama, dan Anda tidak menanggung seluruh risiko di muka. Untuk paket besar atau kerja sama korporat, termin bisa disesuaikan di penawaran.

Metode pembayaran apa saja yang tersedia?

Transfer bank resmi atas nama badan hukum kami, atau pembayaran melalui payment gateway berlisensi (kartu, QRIS, virtual account) untuk kenyamanan. Setiap pembayaran disertai invoice resmi dan bukti yang terverifikasi. Kami tidak pernah meminta transfer ke rekening pribadi — jika ada yang melakukannya atas nama kami, laporkan segera.

Apakah ada biaya tersembunyi?

Tidak ada. Semua komponen biaya — jasa kami, biaya resmi negara (PNBP), notaris, dan biaya teknis lain — tercantum jelas di penawaran tertulis sebelum Anda bayar. Kalau di tengah jalan muncul kebutuhan di luar lingkup, kami konfirmasi dulu, bukan langsung menagih. Prinsip kami: harga jelas di awal, tanpa biaya siluman.

Kenapa harga layanan mulai Rp 350 ribu? Itu untuk apa saja?

Rp 350 ribu adalah titik masuk untuk pengurusan paling ringan — misalnya NIB perorangan tanpa izin turunan. Layanan yang menuntut akta notaris, izin teknis, atau sertifikasi (PT, Halal, BPOM) berbeda harganya sesuai kompleksitas. Gunakan kalkulator biaya di situs kami atau tanyakan langsung — kami beri angka pasti, bukan rentang yang menggantung.

Bagaimana kebijakan pengembalian dana (refund)?

Jika izin gagal terbit karena kesalahan proses kami, jasa yang dibayar dikembalikan 100% sesuai kontrak — prosesnya berjalan sejak pengajuan resmi dan biasanya rampung dalam beberapa hari kerja. Biaya resmi yang sudah masuk kas negara (PNBP) atau honor notaris tidak bisa ditarik kembali karena memang diserahkan ke pihak ketiga. Semua kondisi refund kami bacakan jelas sebelum Anda menandatangani.

Apakah izin usaha perlu diperpanjang?

Sebagian ya, sebagian tidak. NIB berlaku selama usaha aktif, tetapi sertifikat halal berlaku 4 tahun dan wajib diperpanjang, izin edar BPOM 5 tahun, merek 10 tahun, dan beberapa izin sektoral wajib dimutakhirkan berkala. Kami mencatat tanggal kedaluwarsa semua izin Anda dan mengingatkan jauh sebelum jatuh tempo — jangan sampai operasional terganggu karena izin lapsed.

Apa itu LKPM dan siapa yang wajib lapor?

LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah laporan berkala perkembangan usaha di OSS-RBA: triwulanan untuk usaha mikro-kecil, bulanan untuk usaha menengah dan besar. Semua pemilik NIB wajib melaporkan, termasuk UMKM perorangan. Laporannya gratis dan tidak lama — tapi sanksinya nyata kalau dibiarkan, jadi kami sediakan layanan lapor rutin atau pengingat otomatis.

Bagaimana kalau alamat, KBLI, atau data usaha saya berubah?

Perubahan data usaha (alamat, modal, bidang usaha) wajib dimutakhirkan di OSS-RBA, dan bila relevan juga di akta & AHU serta profil Coretax DJP. Memutakhirkan sejak dini penting agar izin turunan dan pelaporan pajak Anda tetap konsisten. Kami bantu proses pemutakhiran end-to-end, termasuk sinkronisasi antar sistem.

Izin saya sudah kadaluarsa / belum pernah dilaporkan (LKPM), bisa dibantu?

Bisa. Kami menangani regularisasi: perpanjangan izin, kewajiban LKPM di OSS, update data NIB, sampai penyelesaian sanksi administratif ringan. Konsultasikan kondisi Anda — semakin cepat dirapikan, semakin kecil risikonya.

Apakah ada layanan pendampingan kepatuhan tahunan?

Ada. Kami menyusun kalender kepatuhan khusus untuk usaha Anda: jadwal LKPM, SPT Masa & Tahunan, perpanjangan sertifikat, sampai kewajiban sektoral seperti halal atau izin edar. Anda menerima pengingat sebelum setiap tenggat dan bisa delegasikan pengerjaannya ke tim kami. Ini cara paling murah mencegah sanksi — jauh lebih murah daripada memperbaikinya.

Apa syarat modal untuk mendirikan PMA di Indonesia?

PT PMA umumnya mensyaratkan rencana investasi di atas Rp 10 miliar per KBLI 5 digit (di luar tanah dan bangunan), dengan komitmen modal ditempatkan minimal Rp 10 miliar. Direksi minimal satu orang, dan pemegang saham asing bisa hingga 100% untuk KBLI yang terbuka. Kami bantu uji kelayakan KBLI, struktur saham, sampai terbitnya NIB dan izin kerja direksi.

Apakah bisa bantu buka usaha di Arab Saudi?

Bisa. Tim internasional kami menangani ekspansi ke Arab Saudi era Vision 2030: lisensi investasi MISA (banyak sektor kini terbuka 100% kepemilikan asing), Commercial Registration (CR), Iqama direksi, sampai kepatuhan ZATCA e-invoice & Saudization. Semua dari Jakarta, tanpa Anda harus bolak-balik ke Riyadh.

Apakah tersedia dukungan bahasa Inggris untuk investor?

Ya. Tim kami melayani konsultasi, penawaran, kontrak, dan pelaporan progres dalam bahasa Inggris penuh — cocok untuk investor asing atau tim regional yang tidak berbahasa Indonesia. Dokumen legal tetap mengikuti format resmi instansi Indonesia, tetapi kami sediakan ringkasan eksekutif berbahasa Inggris di setiap tahap. Halaman ini pun tersedia dalam 30 bahasa lewat pengalih bahasa di situs.

Saya sedang di luar negeri, apakah tetap bisa pakai layanan?

Tetap bisa. Seluruh proses berjalan online — konsultasi via video call, tanda tangan elektronik yang sah secara hukum, dan pengiriman dokumen asli via kurir internasional bila diperlukan. Klien kami tersebar dari Singapura sampai Belanda, dan jam layanan kami (Senin-Sabtu 08.00-20.00 WIB) menjangkau zona waktu Asia, Eropa, dan Timur Tengah dengan nyaman.

FAQ

Semua Pertanyaan Terjawab — Lengkap & Jujur

51 pertanyaan paling sering ditanyakan soal pengurusan izin usaha — dijawab langsung oleh tim konsultan kami, tanpa janji manis.

51 pertanyaanTerakhir diperbarui: 13 Oktober 2026

Umum & Kepercayaan

Legalitas, garansi, dan kenapa Anda bisa tenang bekerja sama dengan kami. · 6 pertanyaan

Pendirian Badan Usaha

PT, CV, atau perseorangan — pilih bentuk usaha yang tepat sejak awal. · 5 pertanyaan

NIB & OSS-RBA

NIB, OSS-RBA, KBLI, dan kewajiban pelaporan yang sering terlewat. · 6 pertanyaan

Izin Sektoral & Sertifikasi

Halal, BPOM/PIRT, PBG-SLF, lingkungan, merek, dan izin khusus lainnya. · 6 pertanyaan

Pajak

NPWP, Coretax, SPT, PPh final UMKM, PKP, dan cara menghindari sanksi. · 5 pertanyaan

Kerja Luar Negeri (PMI)

Penempatan kerja luar negeri yang legal, aman, dan tanpa calo. · 4 pertanyaan

Proses & Timeline

Berapa lama, bagaimana alurnya, dan apa yang perlu Anda siapkan. · 5 pertanyaan

Pembayaran & Jaminan

Skema termin, metode, dan jaminan — tanpa biaya tersembunyi. · 5 pertanyaan

Pasca Terbit & Kepatuhan

Perpanjangan, LKPM, mutakhirkan data, dan kalender kepatuhan tahunan. · 5 pertanyaan

Ekspansi & Investor Asing

PMA, ekspansi ke Arab Saudi, dan layanan untuk investor & klien luar negeri. · 4 pertanyaan

Tidak menemukan jawaban Anda?

Konsultan senior kami siap menjawab via WhatsApp 0812-6999-9910, Senin-Sabtu 08.00-20.00 WIB. Gratis, tanpa komitmen.

Chat WhatsApp Konsultasi Gratis

Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Kontak