PSE Komdigi (Digital Platform) di Nusa Tenggara Barat
Mengurus pse komdigi (digital platform) di Nusa Tenggara Barat kini tidak berarti mengantri di kantor instansi. Tim kami mengambil alih seluruh alur via Komdigi (Kementerian Komunikasi & Digital) — dari audit dokumen awal, pengajuan, penanganan revisi, sampai dokumen terbit di tangan Anda. Turis Lombok naik — hotel, homestay & wisata bahari butuh TDAU sejak awal.
Mulai dari
Rp 2,5jt
Durasi
7-21 hari
Untuk
UMKM & Perusahaan
Garansi
100% uang kembali
Tentang Layanan di Wilayah Ini
Permintaan pse komdigi (digital platform) di Nusa Tenggara Barat terus naik seiring pertumbuhan UMKM & investasi. Turis Lombok naik — hotel, homestay & wisata bahari butuh TDAU sejak awal. Kami menangani alurnya rutin: dari pemilihan KBLI yang tepat, penyusunan dokumen, koordinasi dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi & Digital), sampai terbit & panduan kewajiban pasca-terbit.
Dokumen fisik diambil dan diantar kurir tertutup; Anda cukup menyiapkan KTP, NPWP, dan data dasar usaha di Nusa Tenggara Barat. Untuk grup usaha dengan beberapa entitas, kami petakan urutan pengurusan agar tidak ada izin yang menunggu izin lain. Dokumen fisik diambil dan diantar kurir tertutup; Anda cukup menyiapkan KTP, NPWP, dan data dasar usaha di Nusa Tenggara Barat.
Kota-kota yang paling sering kami tangani di Nusa Tenggara Barat: Mataram, Bima. Untuk wilayah lain di Nusa Tenggara Barat maupun kabupaten sekitarnya, proses tetap sama karena sistem perizinan terintegrasi OSS-RBA secara nasional.
Selain pse komdigi (digital platform), pengurusan populer lain dari pelaku usaha Nusa Tenggara Barat: lkpm & kepatuhan oss tahunan, izin b3, tps lb3 & proper, pendirian entitas luar negeri, kantor perwakilan asing (kppa), bpjs ketenagakerjaan & kesehatan, sertifikat higiene sanitasi — semua bisa dipesan sekaligus dalam satu roadmap agar dokumen tidak saling menunggu, dengan diskon bundling untuk pengurusan lebih dari satu layanan. Kami juga rutin menangani kasus serupa dari Nusa Tenggara Timur, Bali — pengalaman lintas-provinsi ini membuat tim kami lincah menghadapi perbedaan kebiasaan antar daerah.
Dasar hukum: UU ITE, PP 71/2019, UU 27/2022 (PDP), Permen Kominfo terkait PSE · Instansi: Komdigi (Kementerian Komunikasi & Digital)
Yang Anda Dapatkan
- PSE ringan/berat & TD-PESE/TD-PDE
- Kepatuhan UU PDP (perlindungan data)
- Registrasi komdigi.go.id penuh
- Antisipasi pemblokiran & sanksi
Persyaratan Dokumen
- 1NIB & badan usaha (atau perseorangan untuk PSE kecil)
- 2Deskripsi sistem elektronik: fungsi, data yang diolah, dsb
- 3URL/aplikasi aktif (bisa staging untuk review)
- 4Kebijakan privasi & syarat layanan (kami bantu draft)
- 5Dokumen pengendali data (untuk kepatuhan PDP)
- 6Bukti domisili usaha di Nusa Tenggara Barat (bila diminta instansi)
Proses Pengurusan
Konsultasi jenis PSE & klasifikasi risiko sistem Anda
Penyusunan dokumen deskripsi sistem & kebijakan privasi (dokumen sesuai ketentuan Nusa Tenggara Barat)
Pendaftaran online di portal PSE Komdigi
Terbit Tanda Daftar PSE (dapat diverifikasi publik)
Checklist kepatuhan PDP & panduan laporan insiden
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Testimoni Klien untuk Layanan Perizinan
Rating rata-rata 4,9 dari 5 — ulasan klien terverifikasi.
“Keripik saya dulu jualan oklom-artis aja. Setelah ada PIRT dan halal, reseller dari kota lain berani stok banyak. Prosesnya dibantu penuh: pendaftaran akun PIRT, cek CPPOB sederhana di dapur saya, dan sebagainya. PIRT te…”
Sutarmin
Pemilik, Keripik Pedas Mbah Min
“Saya kira urus halal itu mahal dan ribet. Ternyata usaha saya lolos jalur self-declare GRATIS. Kak Ayu dari tim bantu daftar akun SEHATI, input 14 produk satu-satu, siapkan daftar bahan per pembelian, sampai ketemu audit…”
Sugiyanto
Pemilik, Bakso Pak Sugeng Solo
“BPOM 6 produk skincare saya terbit 43 hari. Sebelumnya saya coba urus sendiri dan mentok 3 bulan karena formula di CPKB-nya beda dengan label. Di sini di-audit dulu semua dokumen: label, klaim, formula, hasil uji lab. Du…”
Anisa Puspita
Founder, Puspita Beauty Care
Layanan Terkait
PSE Komdigi (Digital Platform)
Jasa pengurusan PSE Komdigi (Digital Platform) resmi & transparan. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik — wajib untuk website/aplikasi/OCR. Hindari pemblokiran & patuhi UU PDP. Mulai Rp 2,5jt, proses 7-21 hari. Konsultasi gratis via WhatsApp — menjangkau 38 provinsi.
PerizinanPSE Komdigi (Digital Platform) di Aceh
Pengurusan PSE Komdigi (Digital Platform) di Aceh: resmi via Komdigi (Kementerian Komunikasi & Digital), mulai Rp 2,5jt, proses 7-21 hari. Melayani Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Sabang & seluruh Aceh. Konsultasi gratis — proses dominan online.
PerizinanPSE Komdigi (Digital Platform) di Sumatera Utara
Pengurusan PSE Komdigi (Digital Platform) di Sumatera Utara: resmi via Komdigi (Kementerian Komunikasi & Digital), mulai Rp 2,5jt, proses 7-21 hari. Melayani Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi & seluruh Sumatera Utara. Konsultasi gratis — proses dominan online.
PerizinanNIB & OSS-RBA
Jasa pengurusan NIB & OSS-RBA resmi & transparan. Nomor Induk Berusaha via OSS. Fondasi legal semua usaha — proses cepat, resmi pemerintah. Mulai Rp 350rb, proses 1 hari kerja. Konsultasi gratis via WhatsApp — menjangkau 38 provinsi.
PerizinanPendirian PT & PMA
Jasa pengurusan Pendirian PT & PMA resmi & transparan. Badan usaha paling kredibel untuk investasi, tender, dan skala besar. Akta resmi + SK Kemenkumham. Mulai Rp 3,5jt, proses 3-7 hari kerja. Konsultasi gratis via WhatsApp — menjangkau 38 provinsi.
PerizinanNIB & OSS-RBA di Nusa Tenggara Barat
Pengurusan NIB & OSS-RBA di Nusa Tenggara Barat: resmi via OSS (Online Single Submission) — Kementerian Investasi/BKPM, mulai Rp 350rb, proses 1 hari kerja. Melayani Mataram, Bima & seluruh Nusa Tenggara Barat. Konsultasi gratis — proses dominan online.