Apa bedanya SPPU dan SIPU untuk travel umroh?

SPPU (Surat Pendaftaran Perjalanan Umrah) adalah status pendaftaran awal PPIU Anda di Kemenag — travel sudah terdaftar tapi belum boleh berangkatkan jamaah. SIPU (Surat Izin Perjalanan Umrah) adalah izin operasional penuh untuk menjual & berangkatkan paket umroh. Keduanya diperbarui berkala via sistem SIMPONI Kemenag.

Travel saya masih kecil, apakah tetap bisa jadi PPIU?

Bisa, asalkan berbadan hukum PT dengan modal disetor minimum sesuai ketentuan Kemenag (umumnya mulai Rp 100 juta) dan punya kantor fisik. Banyak PPIU baru mulai dari 1-2 grup jamaah per keberangkatan — yang penting legalitasnya benar sejak awal agar aman berkembang.

Panduan Lengkap Izin Umroh (PPIU — Perusahaan Perjalanan Ibadah Umrah) 2026

PPIU adalah legalitas resmi travel umroh dari Kementerian Agama: SPPU (pendaftaran) dan SIPU (izin perjalanan) yang terbit via sistem Kemenag. Tanpa SIPU, menjual paket umroh adalah kejahatan perjalanan ibadah palsu.

Estimasi Biaya

Paket lengkap mulai Rp 12 juta (di luar modal disetor PT)

Estimasi Waktu

30-45 hari kerja (SPPU dulu, SIPU menyusul)

Instansi

Kementerian Agama RI — Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah (Kemenag Provinsi)

Apa yang Perlu Anda Tahu

PPIU (Perusahaan Perjalanan Ibadah Umrah) adalah badan usaha yang telah memenuhi syarat Kementerian Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Alurnya: pendirian PT (tidak boleh perseorangan), pendaftaran SPPU di Kemenag provinsi tempat kantor, lalu pengurusan SIPU (Surat Izin Perjalanan Umrah) yang diperbarui berkala melalui sistem SIMPONI/e-Katalog Kemenag. PPIU wajib memiliki rekening kolektif jamaah (escrow), kontrak kerja sama dengan maktab/operator Arab Saudi, dan pembimbing ibadah yang bersertifikat. Regulasi berbasis UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji beserta peraturan Kemenag terkini — dan pengawasan ketat karena melibatkan dana jamaah. Legalitas PPIU adalah tiket masuk ke e-Katalog & kerja sama resmi, serta pelindung utama Anda dari sanksi pidana penyalahgunaan jamaah.

Dasar Hukum & Sumber Resmi

UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji, PP 61/2015 & peraturan Kemenag terkait PPIU/PPIH (SIMPONI)

Sumber primer: Kementerian Agama RI — Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah (Kemenag Provinsi). Regulasi dapat berubah — selalu cek publikasi resmi instansi untuk versi terbaru sebelum mengajukan sendiri.

Syarat yang Perlu Disiapkan

Badan hukum PT (akta notaris + SK Kemenkumham + NIB)
Modal disetor sesuai ketentuan Kemenag wilayah (mulai Rp 100 juta)
Kantor usaha fisik & layak + bukti kepemilikan/sewa
Rekening kolektif jamaah di bank bekerja sama Kemenag
Kontrak kerja sama dengan maktab & vendor di Arab Saudi + pembimbing ibadah bersertifikat

Langkah demi Langkah

Analisis kelayakan & roadmap: sektor, modal, rencana paket perjalanan
Pendirian PT travel + NPWP + NIB (3-7 hari kerja)
Pendaftaran SPPU ke Kemenag provinsi + verifikasi kantor
Pembukaan rekening kolektif & penyiapan dokumen teknis (maktab, pembimbing, itinerary)
Pengajuan SIPU + aktivasi SIMPONI/e-Katalog
SIPU terbit — travel Anda resmi berangkatkan jamaah

Tips dari Pengalaman Kami

Jangan pernah jual paket sebelum SIPU terbit — sanksinya pidana & bisa blacklisted seumur hidup
Timing terbaik pengajuan: 3-4 bulan sebelum Ramadan & musim haji, karena antrean verifikasi menumpuk
Nama PT jangan mengandung kata 'Haji' sebelum Anda lolos PPIH — biasanya ditolak Kemenag