Apakah sertifikat halal wajib untuk usaha kecil?

Ya — UU JPH mewajibkan produk makanan/minuman yang dipergunakan masyarakat. Namun pemerintah menyediakan kuota subsidi gratis untuk UMKM (pendampingan, audit, sampai sertifikat) sehingga Anda tidak perlu membayar biaya pemeriksaan. Kami bantu klaim kuota ini.

Berapa lama masa berlaku sertifikat halal?

Sertifikat halal berlaku 4 tahun sejak terbit. Sebelum masa berlaku habis, wajib direcertification. Kami mengingatkan & mendampingi recertification agar produk Anda tidak kehilangan label halal.

Panduan Lengkap Sertifikasi Halal (SJPH — Sertifikasi Jaminan Produk Halal) 2026

Sertifikasi Halal kini WAJIB bagi semua produk makanan, minuman, dan jasa yang dipergunakan masyarakat — prosesnya via SIHALAL/BPJPH, dengan kuota subsidi gratis untuk UMKM.

Estimasi Biaya

Rp 1,2jt (jasa pendampingan penuh) — kuota subsidi UMKM tersedia

Estimasi Waktu

14-30 hari kerja (UMKM subsidi bisa lebih cepat)

Instansi

BPJPH (Kemenag) + LPPOM MUI/LPH + KKP

Apa yang Perlu Anda Tahu

Berdasarkan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan aturan pelaksanaannya, semua produk yang masuk kategori makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga jasa (termasuk hotel & restoran) yang dipergunakan masyarakat Indonesia WAJIB bersertifikat halal. Batas waktu implementasi bertahap hingga Oktober 2024-2026 tergantung kategori (UMKM mendapat prioritas pendampingan). Proses sertifikasi melalui sistem SIHALAL milik BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan pendampingan PPP (Proses Produk Halal), pemeriksaan oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) seperti LPPOM MUI, dan fatwa KKP (Komisi Kaji Fatwa). Kabar baiknya: UMKM dapat mendaftar kuota subsidi 100% GRATIS melalui program SEHATI.

Dasar Hukum & Sumber Resmi

UU 33/2014, PP 39/2021, PP 42/2024

Sumber primer: BPJPH (Kemenag) + LPPOM MUI/LPH + KKP. Regulasi dapat berubah — selalu cek publikasi resmi instansi untuk versi terbaru sebelum mengajukan sendiri.

Syarat yang Perlu Disiapkan

NIB usaha aktif
Daftar produk, bahan baku & pemasok (matriks bahan)
Dokumen proses produksi / SOP Proses Produk Halal
Data fasilitas & lokasi produksi (untuk audit LPH)
Akun SIHALAL (kami buatkan & urus penuh)

Langkah demi Langkah

Audit awal kesiapan bahan baku & proses produksi Anda
Pembuatan akun SIHALAL & pengisian form pengajuan
Penyusunan dokumen PPH (Proses Produk Halal) sesuai standar
Koordinasi penjadwalan audit dengan LPH (LPPOM MUI/dll)
Penunjukan auditor & proses pemeriksaan di lokasi
Sidang fatwa & penerbitan sertifikat + label halal

Tips dari Pengalaman Kami

UMKM berhenti kuota subsidi 100% — jangan bayar mahal sebelum cek kelayakan
Satu sertifikat bisa mencakup banyak produk dalam satu grup proses
Label halal wajib tercantum di kemasan setelah sertifikat terbit